PALEMBANG — Iche Andriyani Liberty menyampaikan penilaian itu kepada IDN Times, Selasa (6/10/2026), di tengah kabut asap yang menyelimuti Sumatera Selatan akibat kebakaran hutan dan lahan. Ia menekankan bahwa keberhasilan penanganan tidak diukur dari banyaknya warga yang menerima pengobatan gratis.
"Keberhasilan tidak seharusnya ditunjukkan oleh berapa banyak masyarakat yang mendapat pengobatan gratis. Karena banyaknya orang yang berobat justru dapat mencerminkan besarnya beban penyakit," ungkap Iche.
Dampak Kesehatan Tak Berhenti di ISPA
Iche menjelaskan, kabut asap karhutla perlu dilihat sebagai pajanan lingkungan yang memengaruhi populasi. Risiko kesehatan tidak hanya ditentukan keberadaan asap, tetapi juga intensitas, durasi, frekuensi pajanan, serta kondisi kelompok yang terpapar.
"Dampak yang terjadi tidak selalu Inspeksi Saluran Pernapasan (ISPA) tetapi juga gangguan pernapasan dan kardiovaskular, termasuk pneumonia, eksaserbasi asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), hingga penurunan fungsi paru," jelasnya.
Partikel PM2.5 menjadi perhatian utama karena ukurannya yang sangat kecil memungkinkan partikel masuk jauh ke saluran pernapasan. Semakin lama karhutla tidak tertangani dan kabut asap berlangsung, semakin besar pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat.
Kelompok rentan pun perlu mendapat perhatian lebih. Iche menyebut anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita penyakit paru dan jantung, serta pekerja luar ruang sebagai pihak yang paling berisiko.
Pemantauan Kesehatan Diminta Tak Berhenti pada ISPA
Menurut Iche, pemantauan dampak kesehatan akibat kabut asap tidak seharusnya berhenti pada jumlah kasus ISPA. Data kesehatan lain seperti pneumonia, asma, PPOK, kunjungan ke instalasi gawat darurat (IGD), hingga angka rawat inap perlu dipantau berdasarkan waktu, lokasi, dan kelompok masyarakat.
"Surveillance tidak boleh berhenti pada ISPA. Kita sebenarnya perlu memantau health outcome-nya seperti pneumonia, asma/PPOK, kunjungan IGD, dan rawat inap," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan kasus penyakit tidak bisa langsung disimpulkan hanya berdasarkan kondisi ketika asap muncul. Secara epidemiologis, perlu dilihat hubungan antara tingkat pajanan polusi dengan perubahan kondisi kesehatan masyarakat.
Salah satu caranya dengan membandingkan data PM2.5 atau PM10 berdasarkan waktu dan lokasi dengan health outcome. Iche menyebut sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab: apakah incidence rate ISPA meningkat setelah peningkatan PM2.5, berapa besar excess risk-nya, kelompok umur mana yang paling terdampak, berapa peningkatan kunjungan IGD, berapa kasus pneumonia, dan berapa hospitalisasi.
Respons Pemerintah Harus Mengikuti Eskalasi Risiko
Iche menilai evaluasi penanganan karhutla juga perlu melihat apakah respons pemerintah telah mengikuti peningkatan risiko kesehatan masyarakat. Ukuran keberhasilan intervensi bukan sekadar banyaknya layanan kesehatan yang disediakan.
Yang lebih penting, kata dia, apakah pajanan masyarakat terhadap polusi menurun dan peningkatan beban penyakit (excess morbidity) dapat dicegah.
"Apakah eskalasi respons sudah mengikuti eskalasi risiko, atau baru meningkat setelah dampak kesehatan dan kualitas udara menjadi ekstrem?" katanya.
