SUMATERA SELATAN — Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi, menegaskan bahwa GIFT tidak akan berjalan sendiri sebagai proyek terpisah dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Inisiatif ini justru dirancang untuk memperkuat target prioritas pembangunan yang terkait dengan kemandirian bangsa melalui implementasi ekonomi hijau. "Jadi memang tujuannya supaya kerja sama ini benar-benar menjadi instrumen yang memperkuat prioritas nasional dan tidak sebagai proyek yang kemudian berjalan sendiri," ujarnya dalam Podcast Bappenas bertema GIFT, Rabu (12/8).
GIFT memfokuskan sasarannya pada empat area tematik. Pertama, sektor energi bersih yang menjadi penyumbang emisi terbesar, sehingga transisi ke energi terbarukan dan efisiensi energi menjadi prioritas. Kedua, lanskap darat dan laut yang memanfaatkan kekayaan alam seperti hutan, gambut, dan mangrove yang berperan menyerap karbon sekaligus menopang mata pencaharian masyarakat.
Area ketiga mencakup perkotaan dan industri yang fokus pada dekarbonisasi melalui penerapan ekonomi sirkular, bangunan hijau, hingga pengelolaan sampah terpadu. Keempat, investasi dan pasar yang menjadi sarana pembiayaan agar sektor ekonomi hijau dapat berkembang. "Kenapa kemudian keempat hal ini saling memperkuat? Karena dalam praktiknya, persoalan-persoalan ini memang saling terkait," kata Nizhar.
Pendekatan GIFT dirancang lintas sektor dan terintegrasi untuk menghindari solusi parsial. Nizhar memberi contoh operasional bus listrik di perkotaan yang membutuhkan energi bersih sekaligus mendukung mobilitas warga, yang realisasinya memerlukan investasi yang cukup dan tepat. "Keempat area ini tak dipilih secara acak, tetapi semua terkait dengan prioritas dan komitmen Indonesia, sebagaimana telah dicantumkan secara khusus dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional," jelasnya.
Keberhasilan program ini akan diukur melalui dua indikator utama yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan: penurunan intensitas emisi gas rumah kaca menuju emisi nol karbon dan indeks ekonomi hijau. Untuk memandu pelaksanaannya, Bappenas dan GGGI telah menandatangani Country Planning Framework (CPF), sebuah dokumen rencana kerja strategis lima tahunan.
CPF ini disusun mengacu pada dokumen perencanaan nasional Indonesia, sehingga target-target capaian ekonomi hijau seperti pembangunan rendah karbon, ekonomi sirkular, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dapat terintegrasi dengan baik. Di tingkat global, GIFT juga mendukung komitmen Indonesia terhadap target yang tercantum pada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD).